Sekilas Mengenai Pendirian Yayasan

Yayasan

Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2001 tentang yayasan pasal 1, Yayasan didefinisikan sebagai “..badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Oleh karena merupakan sebuah badan hukum inilah, maka yayasan diatur dan harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sebagai disebutkan di atas dan juga peraturan-peraturan turunannya. 

Pendirian Yayasan

Yayasan sebagai sebuah lembaga berbadan hukum, maka pendiriannya harus dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pengurusan pendirian yayasan dapat diajukan melalui notaris yang akan meneruskan perijinan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sebelum pengajuan yayasan untuk menjadi sebuah badan hukum, maka yayasan tersebut harus membuat Anggaran Dasar Yayasan yang menjadi pedoman dan kebijakan dalam mengelola yayasan sebagai sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendiri dan organ yayasan. Di dalam Anggaran dasar menurut uandang-undang yayasan, sekurang-kurangnya harus memuat sebagai berikut: 

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;

c. jangka waktu pendirian;

d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;

e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;

i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan

k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

Perizinan Administrasi Yayasan

Setelah yayasan sah menjadi sebuah badan hukum, maka yayasan dapat melanjutkan untuk melengkapi hal-hal yang terkait dengan perizinan yayasan secara administrasi. Di bawah ini ada beberapa hal yang penting untuk dimiliki untuk yayasan dalam melakukan operasional sesuai dengan bidang-nya masing, yaitu:

  • Terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
  • Terkait dengan peraturan perpajakan, maka yayasan pun sebagai subyek pajak harus terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di domisili yayasan berada dan ditandai dengan diberikannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada yayasan. 
  • Berkaitannya dengan ketenagakerjaan yang ada di dalam yayasan, maka yayasan harus mendaftarkan semua tenaga kerja diperkerjakan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan, juga melaporkan data-data terkait ketenagakerjaan setipa tahun ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui akun secara online yang disebut sebagai Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK).
  • Yayasan juga harus mengurus Tanda Daftar Yayasan yang merupakan izin domisili bagi yayasan tersebut beroperasi. Permohonan diajukan ke  kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di wilayah yayasan tersebut berada. 
  • Untuk operasional usaha/ kegiatan yayasan, maka yayasan juga dapat membuat permohonan izin ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di wilayah yayasan tersebut berada. Dalam hal ini, karena Yayasan Bina Berdaya Bangsa yang memiliki maksud dan tujuannya di bidang sosial, maka permohonan izin yang diajukan untuk didapatkan adalah Izin Kegiatan Yayasan Sosial.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Hubungi Kami!