Apa itu ‘pemberdayaan’? – Sebuah sejarah singkat

Pemberdayaan atau empowerment sudah menjadi istilah yang sangat sering kita dengar, baik di dunia pengembangan masyarakat dan NGO, dunia aktivis feminisme, HRD perusahaan, maupun di buku-buku atau kelas ‘self-help’ yang sudah banyak bisa ditemukan sekarang.

Namun sering ada variasi pemahaman terkait istilah ini, sehingga terjadi perbedaan dalam pengimplementasian konsep tersebut di dalam organisasi dan pelayanan yang menggunakannya.

Dalam seri ini di Blog Pemberdayaan YB3 kami akan pertama melihat sekilas sejarah dari pemakaian istilah ini, mulai dari akar konsepnya yang mulai di Amerika Selatan dan perkembangannya menjadi istilah yang digunakan aparat internasional seperti Perserikatan Bangsa, Bank Dunia dll. 

Pada artikel kedua kami kembali melihat definisi dari kata pemberdayaan pada saat ini, sebelum membahas dalam artikel ketiga definisi dan pemahaman pemberdayaan yang YB3 sendiri pakai.

Asal mula istilah ‘Empowerment’

Walaupun kata empowerment sudah lama ada dalam Bahasa Inggris, perkembangan menjadi sebuah istilah penting di dunia pengembangan masyarakat hanya mulai pada dekade 1960-1970. Saat itu beberapa aktivis feminisme, anti-rasisme dan gerakkan masyarakat lain yang mengedepankan isu-isu ketidakadilan dan marginalisme mulai menggunakan konsep empowerment untuk mendeskripsikan perjuangan mereka, dan kebutuhan mendesak untuk memindahkan kuasa dari pihak-pihak kepemimpinan kepada golongan-golongan masyarakat yang biasanya mengalami penindasan dan pengasingan dari proses pengambilan keputusan yang justru sangat berdampak pada hidup mereka.

Salah satu penulis terkenal dari periode ini adalah Paul Freire, yang pada tahun 1970 menerbitkan buku berjudul “Pedagogy of the Oppressed.” Freire mereferensikan pengalaman hidup diri sendiri dibesarkan dalam konteks yang sering bersentuhan dengan masalah kemiskinan, juga pengalaman sejak menjadi dewasa menjalankan beberapa program edukasi, untuk menyimpulkan pentingnya empowerment dalam proses pendidikan dan usaha pengentasan kemiskinan.

Selain Freire, penulis lain juga menyuarakan pengalaman dan pendapat mereka seputar isu-isu ini, sehingga mulai menjadi sebuah konsep yang terkenal di lingkaran lembaga-lembaga sosial di berbagai negara. Pada saat itu fokus dalam empowerment tetap menjadi pemindahan kuasa dari satu pihak ke pihak lain, seperti arti dasar yang tersimpan di dalam istilahnya.

Pengembangan konsep

Pada dekade 90an dunia NGO dan pihak lain yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan mengalami sebuah krisis identitas ketika mengakui bahwa program-program pengembangan negara-negara ‘miskin’ berbasis intervensi perekonomian dan pendekatan top-down saja kurang efektif. Kesadaran akan kebutuhan sebuah model pengembangan yang berbeda mendorong pergumulan yang pada akhirnya melahirkan berbagai konsep-konsep yang sekarang sudah menjadi familiar bagi kita: partisipasi masyarakat, pengembangan masyarakat dari grass-roots daripada atas ke bawah, dan tentu saja, pemberdayaan masyarakat (community empowerment).

Stempel pengesahan relevansi istilah empowerment ini diterima ketika Bank Dunia mengeluarkan World Development Report 2000-2001 di mana dalam kata pengantar direkomendasikan tiga tindakan utama:

  1. mendorong kesempatan (dalam arti kesempatan ekonomi bagi ‘orang miskin’)
  2. memfasilitasi pemberdayaan; dan
  3. meningkatkan kestabilan (dalam arti menurunkan kerentanan terhadap sakit-penyakit, krisis ekonomi, gagal panen, bencana alam dan kekerasan)

Arti empowerment yang mereka pakai adalah sebagai berikut.

Making state institutions more accountable and responsive to poor people, strengthening the participation of poor people in political processes and local decision making, and removing the social barriers that result from distinctions of gender, ethnicity, race, religion and social status.”

Penekanan di sini adalah perubahan dalam cara kerja institusi pemerintahan sehingga lebih melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak pada hidup mereka, juga membereskan perbedaan akses ke proses tersebut yang dialami kaum-kaum tertentu.

Laporan ini menjadi titik penting di mana organisasi berskala dunia ini mengakui pentingnya empowerment dalam penanggulangan kemiskinan. Setelah laporan ini beberapa publikasi lain juga dikeluarkan seputar topik yang sudah mulai trending seperti “Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook (Narayan, 2002) dan “Measuring Empowerment(Narayan, 2005). Definisi masih belum ditetapkan dan berevolusi secara berkorelasi dengan perkembangan teori dan best practice yang mulai keluar dari berbagai negara.

Konteks Indonesia

Dalam “Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook satu hal yang menarik adalah referensi studi kasus dari Indonesia. Dari sini kita bisa belajar mengenai sejarah konsep pemberdayaan yang sudah mulai berkembang di negara ini lebih awal dan lebih matang dari beberapa negara lain.

Pada laporan Bank Dunia “Poverty Reduction in Indonesia: Constructing a New Strategy” (Oktober 2000) ada beberapa usul untuk program pengembangan ke depannya, termasuk pentingnya menyebarkan informasi secara luas mengenai program sosial supaya informasi (yang berkorelasi dengan kuasa) tidak hanya dimiliki sejumlah orang terbatas saja, juga pentingnya suara “orang miskin” didengar saat mendesain dan mengimplementasikan program, dan juga akuntabilitas para pengambil keputusan dengan rakyat.

Laporan ini mendeskripsikan proyek pemberdayaan masyarakat yang didanai Bank Dunia yang berbeda dari yang sebelumnya karena tidak merupakan intervensi top down. Program Water Supply and Sanitation for Low-Income Communities (WSSLIC) menjadi proyek pertama yang di sponsori pemerintah Indonesia yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proyek, dengan mengharapkan mereka menyumbangkan dana dan/atau barang, dan selama proyek berjalan memberikan pendidikan sanitasi untuk masyarakat.

Mulai dari tahun 90an proyek yang didanai Bank Dunia mulai menyalurkan dana kepada komunitas langsung, khususnya untuk proyek pemberdayaan masyarakat. Contoh nyata adalah program Kecamatan Development Project (KDP) yang melibatkan golongan-golongan masyarakat yang sebelumnya jarang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tahu program-program pembangunan negara kita yang menganut prinsip pemberdayaan? Sejauh mana Indonesia sudah mengimplementasikan pendekatan ini?

Masalah definisi

Sejak lama, konsep pemberdayaan mulai dipertanyakan. Saking banyak organisasi dan jurusan menggunakannya untuk maksud yang berbeda beda, lama-lama menjadi sulit untuk mengetahui apa yang mereka maksudkan dengan menggunakan istilah tersebut.

Dari maksud awal seputar pemindahan kuasa dari satu pihak ke pihak lain, konsep pemberdayaan mulai dipakai untuk maksud yang lebih luas, tanpa diberi definisi yang jelas. Kendala ini berdampak pada pengimplementasian program di lapangan yang sangat beragam dalam pendekatan dan dampak walaupun semua menggunakan kata ‘pemberdayaan’ untuk mendeskripsikanya.

Adapun pihak yang menanyakan, apakah di sini maksudnya orang-orang yang tidak berkuasa didorong berjuang untuk mengambil kuasa yang menjadi hak mereka? Atau sebaliknya, proses ‘kebaikan hati’ orang-orang berkuasa untuk memberikan sebagian saja dari kuasa itu, secara terbatas dan terkontrol, kepada rakyat kecil. Berhubungan dengan kritik ini, analisa proyek proyek pemberdayaan menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat sebenarnya masih sangat kurang.

Berarti, apa saja pemahaman dari istilah pemberdayaan sekarang?

Membaca artikel ini mungkin Anda ingin bertanya, bagaimana dengan penggunaan istilah pemberdayaan sekarang, dan apakah masih laku dipakai ke depannya?

Nah, kalau pertanyaan yang ini akan dijawab dalam artikel berikutnya dalam seri Blog Pemberdayaan ‘Apa itu Pemberdayaan?’ Memastikan Anda tidak terlewat artikel tersebut dengan Subscribe dulu ke mailing YB3 dengan mengisi formulir Dukung YB3. Mailing yang dikirim setiap dua bulan ini juga berisi informasi terbaru mengenai program dan iniasitif menarik dari YB3: pasti Anda akan menikmati setiap edisinya. Dan jangan lupa follow kami di LinkedIn @binaberdaya dan Instagram @bina_berdaya_bangsa untuk posting-posting rutin lainnya.

Referensi

Calvès, A-E. 2009. Empowerment: The History of a Key Concept in Contemporary Development Discourse. In Revue Tiers Monde Volume 200, Issue 4, 2009, pages 735 to 749. Armand Colin

Narayan, Deepa. 2002. Empowerment and Poverty Reduction: A Source Book. Washington, DC: World Bank. [Autonomisation et reduction de la pauvreté. Washington, DC: World Bank, 2004.]

Narayan-Parker, Deepa. 2005. Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives. Washington, DC: World Bank.

Peters, A & Besley, T. 2015. Paulo Freire: The Global Legacy. In Counterpoints, Vol. 500, pp. 1-13. Peter Lang AG.

World Bank. 2001. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. New York: Oxford University Press.

World Bank. 2001b. Poverty Reduction in Indonesia: Constructing a New Strategy. Environment and Social Development Sector Unit, East Asia and the Pacific Region, Washington, D.C.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Hubungi Kami!